Peluncurkan Sistem Informasi Desa Online

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertnggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Senin (15/12/2014), meluncurkan website indonesiamembangun.id yang akan digunakan oleh desa dalam upaya transparansi implementasi UU No. 16 Tahun 2014 tentang Desa.

Sistem ini bakal menyoroti transparansi anggaran, memastikan program pembangun di desa sesuai kebutuhan masyarakat, dan menjamin penggunaan anggaran tepat sasaran.

"Langkah ini selaras dengan misi nawacita Pak Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pingiran (desa)," ujar Menteri Marwan di sela-sela acara peluncuran sistem informasi desa online dalam rangka mendukung E-Government di Kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, jln Pasar Minggu, Jakarta.

Marwan juga mengatakan bahwa dalam tempo dua pekan ke depan, penyusunan formulasi dan mekanisme sistem desa online telah rampung.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pihaknya telah membentuk tim monitoring yang bertugas memilah desa sasaran berdasarkan kesiapan infrastruktur.

"Sekarang menuju proses pemetaan desanya. Mungkin setiap kabupaten diambil tujuh desa sebagai 'pilot project', sehingga akan ditiru oleh semua desa. Sekarang sudah kami siapkan sistem onlinenya, " katanya.

Strategi penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana pemerintah mengucurkan APBN ke desa, yang setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Indonesiamembangun.id adalah Website Informasi Transparansi Akuntabilitas Layanan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten se-Indonesia.

Dijelaskan Marwan, pembuatan website indonesiamembangun.id sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan ; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

"Desa adalah beranda depan pelayanan masyarakat, sehingga harus terus meningkatkan kualitas tata kelolanya menjadi lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Saat ini desa yang sudah terintegrasi online sekitar 5.000 desa. Target ke depan 74.000 desa online,"