Surat Keterangan Tinggal Sementara

Syarat penerbitan SKTS

1. Surat Pengantar dari RT / Dukuh
2. Fotocopy KTP atau KK dari Daerah asal
3. Fotocopy Kartu Pegawai/ Kartu karyawan / Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa / Kartu identitas lain
4. Pas foto hitam dan putih 3 X 4 sebanyak 3 lembar

Pencatatan Pengesahan Anak

Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak

 

1. Kutipan Akta Kelahiran Asli
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. fotocopy KK orang tua yang mengesahkan dilegalisasi kecamatan/dinas Dukcapil
4. fotocopy KTP orang tua yang mengesahkan dilegalisasi kecamatan/Dinas Dukcapil

Pencatatan Pengakuan Anak

Pengakuan Anak

Persyaratan Pengakuan  Anak :

 

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa
2. Surat Pengakuan Anak dari Ayah biologis yang disetujui Ibu Kandung
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
4. Fotocopy KK dari Ayah dan Ibu biologis dilegalisasi kecamatan / Dinas Dukcapil
5. Fotocopy KTP dari Ayah dan Ibu biologis dilegalisasi kecamatan / Dinas Dukcapil

Pencatatan AKta Perceraian

Syarat Penerbitan Akta Perceraian :

1. Penetapan Pengadilan tentang Perceraian
2. Kutipan Akta Perkawinan Asli
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Mengisi Formulir Permohonan 

Pencatatan Akta Perkawinan

Syarat Pencatatan Akta Perkawinan

 

1. Surat keterangan untuk Nikah (N-1)
2. Surat Keterangan asal-usul (N-2)
3. Surat Persetujuan mempelai (N-3)
4. Surat Keterangan tentang orang tua (N-4) (Contoh blangko N-1 s.d N-4 dikeluarkan oleh dinas Dukcapil)
5. Surat Model 1 (laporan kepada Pegawai Dinas Dukcapil)
6. Surat Model 2 (formulir Perkawinan)
7. Surat Keterangan Kesehatan
8. Surah Hasil Imunisasi
9. Fotocopy KTP
10. Fotocopy Kartu Keluarga
11. Fotocopy Akta Kelahiran
12. Surat Keterangan belum menikah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bagi salah satu mempelai luar Kabupaten Kulon Progo)
13. Bagi Janda / Duda melampirkan akta Perceraian
14. Surat Nikah dari Gereja (Testimonium), Vihara, Pimpinan Aliran Kepercayaan 
15. Pas Photo ukuran 4x6 berwarna berdampingan

 

Pencatatan Akta Kematian

SYARAT SYARAT PERMOHONAN AKTA KEMATIAN :

Pelaporan Pencatatan Kematian dilakukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan mengisi Formulir Laporan Kematian dengan melampirkan persyaratan masing-masing 1 (satu) lembar, sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
2. Foto Copy sah Akta Kelahiran atau Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang masih memuat nama yang sudah meninggal dunia, dilegalisasi oleh Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila ahli waris tidak bisa datang sendiri dilampiri foto copy KTP Pemberi Kuasa yang dilegalisir oleh Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/yang diberi kuasa, dilegalisasi oleh Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang Saksi, dilegalisasi oleh Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Bagi yang meninggal dunia lebih dari 1 (satu) tahun atau keanggotaan keluarga sudah dihapus dari KK, ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ( tiga ) di atas tidak berlaku, namun diganti dengan Surat Keterangan Penduduk dari Desa/Kelurahan.

Pencatatan Akta Kelahiran

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian menggunakan asas domisili ( tempat tinggal sesuai dengan KTP ). Adapun persyaratan untuk mencatatkan peristiwa kelahiran adalah sebagai berikut : 

a. Pencatatan Kelahiran usia 1 hari s/d 60 hari sejak kelahiran :

1. Blangko Laporan Kelahiran ;
2. Surat Keterangan Kelahiran Asli dari Kelurahan/Pemerintah Desa (Model : SKL - CS);
3. Foto Copy Surat Nikah orang tua dilegalisasi Instansi yang mengeluarkan;
4. Foto Copy Kartu Keluarga yang mencantumkan Anak yang dicarikan Akta, dilegalisasi Kecamatan/Dinas Dukcapil, anak yang dicarikan Akta harus mempunyai NIK Nasional;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dilegalisasi Kecamatan/Dinas Dukcapil;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (dua) orang saksi dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang (saksi-saksi harus satu Desa/Kelurahan dengan tempat kelahiran anak yang dicarikan Akta, Berusia 21 tahun atau pernah menikah, cakap membaca dan menulis, Tidak tercantum dalam satu KK dengan anak/orang yang dicarikan akta, Mempunyai NIK, Satu saksi maksimal memberikan kesaksian untuk 2 (dua) pemohon dalam setiap pengajuan;
7. Bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dapat dicatatkan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam KK pelapor dilampiri foto copy KTP dilegalisasi atau dibantu orang lain yang diberi kuasa (Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dan dilampiri foto copy KTP yang mendapat kuasa dilegalisasi Kecamatan/Dinas Dukcapil).

b. Pencatatan Kelahiran usia lebih 60 hari sejak tanggal kelahiran :

 Syarat-syarat pencatatan kelahiran sebagaimana tersebut dalam huruf a nomor 1-7 ditambah dengan :

1. Mengisi blangko permohonan terlambat;
2. Surat Pernyataan tentang asal usul/status anak;
3. Fotocopy sah Ijasah (apabila telah memiliki)/Ijasah saudara kandung/ dokumen lain  yang menunjang (misalnya : Akta Kelahiran Orang tua, Akta Kelahiran Saudara kandung);
4. Surat Keterangan Beda Nama dari Desa ( apabila diperlukan);
5. Saksi-saksi harus hadir dalam sidang verifikasi dan validasi;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilsetelah dilakukan sidang untuk verifikasi dan validasi.

SYARAT –SYARAT PINDAH DATANG ANTAR KABUPATEN PROVINSI

SYARAT –SYARAT PINDAH DATANG ANTAR KABUPATEN PROVINSI

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI dilakukan setelah memenuhi syarat

1. Surat Pengantar dari RT / Dukuh
2. Surat Pengantar Pindah yang diketahui desa dan Kecamatan
3. KK lama
4. KTP lama
5. Pas Foto Ukuran 3x 4 sebanyak 2 lembar

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI dilakukan setelah memenuhi syarat

1. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil daerah asal
2. Biodata / Kartu Keluarga dari Daerah asal
3. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar
4. FC Surat Nikah 
5. FC Akta Kelahiran
6. FC Ijazah terakhir
7. FC Kartu Keluarga yang hendak ditumpangi

Penerbitan Kartu Keluarga

PENERBITAN KARTU KELUARGA

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. PENERBITAN KK BARU :

1. Izin tinggal tetap bagi orang asing
2. Foto copy / menunjukkan kutipan Akta nikah / akta perkawinan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
3. Surat keterangan pindah / pindah datang bagi penduduk yang pindah
4. Surat keterangan datang dari luar negeri

2. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA KARENA KELAHIRAN :

1. KK lama
2. Kutipan akta kelahiran / surat keterangan kelahiran
3. Kutipan akta perkawinan / surat nikah orang tua

3. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA UNTUK MENUMPANG :

1. KK lama
2. KK yang kan ditumpangi
3. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah
4. Surat keterangan datang dari luar negeri karena pindah
5. Formulir permohanan KK dari desa / kelurahan

4. PERBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI ORANG ASING YANG MEMIKILI IZIN TINGGAL TETAP UNTUK MENUMPANG :

1. KK lama atau KK yang ditumpangi
2. Paspor
3. Izin tinggal tetap
4. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap
5. Formulir permohonan KK dari desa / kelurahan

5. PERUBAHAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA :

1. KK lama
2. Akta kematian.
3. Surat keteranagan pindah bagi penduduk yang pindah
4. Formulir permohonan  KK dari desa / kelurahan

6. PENERBITAN KK KARENA HILANG ATAU RUSAK ;

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. KK yang rusak
3. Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
4. Dokumen keimigrasian bagi orang asing
5. Formulir permohonan KK dari desa / kelurahan

Penerbitan KTP

• PENERBITAN KARTU PENDUDUK
  1. PENERBITAN KTP BARU BAGI PENDUDUK WNI ;
  • Telah berusia 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
  • Surat pengantar dari RT / RW / Dukuh  dan kepala desa / lurah
  • Fotocopy yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi :

  ( 1 ) KK
  ( 2 ) Kutipan akta nikah / akta kawin bagi yang belum berusia 17 tahun
  ( 3 ) Kutipan akta kelahiran

  • Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri
   
  2. PENERBITAN KTP KARENA HILANG ATAU  RUSAK  
  • Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak
  • Fotocopy KK yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  • Paspor dan Izin Tinggal tetap bagi orang Asing
  • Formulir Permohonan KTP dari Desa / Kelurahan
  3. PENERBITAN KTP KAREAN PERPANJANGAN :
  •  Fotocopy KK yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  •  KTP lama
  •  Fotocopy paspor izin tinggal tetap dan surat keterangan Catatan Kepolisian bagi orang  Asing yang memiliki izin tinggal yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  •  Formulir Permohonan KTP dari Desa / Kelurahan
  4. PENERBITAN KTP KARENA ADANYA PERUBAHAN DATA : 
  • Fotocopy KK yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  • KTP lama
  • Dokumen pendukung untuk perubahan data misalny akta kelahiran, surat nikah
  • Formulir Permohonan KTP dari Desa / Kelurahan
  • Surat Keterangan / Bukti Perubahan peristiwa Kependudukan / Peristiwa Penting

Pameran Hari Jadi Kulon Progo Dibuka Jum'at Sore

Wates,Pameran Manunggal Fair yang dikemas Kulon Progo Expo dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-63 Kabupaten Kulon Progo akan dibuka Jum'at sore (17/10) pukul 15.00 WIB. Menurut rencana event tahunan Pemkab Kulon Progo ini, akan dibuka secara resmi oleh Bupati Kulon Progo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) dengan acara ceremoni di jalan depan  Pemkab.

          Kabag TI dan Humas Setda Kulon Progo, Rudy Widiyatmoko,S.Sos, Kamis (16/10) di sela-sela melihat persiapan para peserta mengatakan pameran untuk tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang digelar sebelum/menyongsong Hari Jadi 15 Oktober, kali ini digelar setelah upacara Hari Jadi.

          "Tahun ini mohon maaf tidak dapat digelar seperti tahun-tahun lalu sebelum upacara, tetapi setelah upacara, rencana awal pada akhir bulan September dan ditutup awal Oktober, tapi karena Idul Adha, jadi mundur. Inipun persiapan sangat mepet karena kemarin baru saja digunakan untuk upacara, jalan seputaran Alun-alun untuk parkir, sehingga baru sore dan hari ini pasang tendanya, semoga saja besok siang semua bisa siap,"terang Rudy.

          Menurut mantan camat Sentolo ini, pameran tidak akan menganggu aktifitas olahraga bagi masyarakat dan sekolah di sekitar kota Wates, karena semua lapangan bola tidak untuk arena pameran, khusus lapangan sepakbola sebelah barat bebas dari peserta expo, jadi masyarakat dan anak sekolah bisa menggunakan sewaktu-waktu.

          Selama berlangsung pameran 17-25 Oktober arus lalu lintas di seputar jalan Alun-alun Wates, telah dipindahkan dengan route baru. Bagi masyarakat umum selain berkepentingan ke pemda dapat melewati timur pemkab,  ke utara. Kemudian angkutan umum dari timur atau arah Jogja yang melewati Alun-alun Wates, sebelum SD Percobaan IV berbelok arah ke kanan, menuju SMPN 4 Wates,  ke kiri melewati Gereja dan belakang rutan menuju palang pintu Kereta Api Barat.

          Selain itu angkutan maupun masyarakat dari arah Pengasih untuk menghindari Alun-alun Wates, dapat melewati  jalan barat kampus UNY Wates atau  jalan Asem Gede, menuju Dyo Futsal, ataupun kecamatan Pengasih lurus ke barat, Masjid Gebangan ke kiri menuju kota Wates.  

Sumber: kulonprogokab.go.id

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN KULON PROGO KE 63

SELAMAT HARI JADI KABUPATEN KULON PROGO KE 63 SEMOGA MAKIN MAJU RAKYATNYA SEJAHTERA, AMAN TEMTRAM DAN DAMAI....

Keputusan Kepala Desa

under construction

Peraturan Kepala Desa

under construction

Peraturan Desa

under construction

Peraturan Bersama KaDes

under construction

Peraturan Bupati

http://jdih.kulonprogokab.go.id/index.php?pilih=download&action=detail&mod=yes&id=2

Peraturan Daerah

http://jdih.kulonprogokab.go.id/index.php?pilih=download&action=detail&mod=yes&id=1

Peraturan Pemerintah

under construction

Undang-undang

Undang-Undag Desa Nomer 6 Tahun 2014

SALINAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan                   masyarakat     setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
               b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu  dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
                   c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan . . .
- 2 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERATURAN

under construction

Agenda Lainnya

under construction

Agenda Desa

under construction

AGENDA

Under Construction

KONTAK

Under Construction

GALERI DESA

Under Construction

Kelompok Ekonomi Lainnya

Under Construction

Kelompok Tani/Ternak/Pembudidaya Ikan

Linmas

Under Construction

RT RW

Under Construction

Karang Taruna

TUGAS  KARANGTARUNA

menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya

FUNGSI KARANGTAURNA

1. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
2. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
3. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
4. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
5. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
6. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

DAFTAR NAMA PENGURUS …………

MASA JABATAN ……s/d…….

DESA ………….. KECAMATAN ……… KABUPATEN ………..

Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….

No	Jabatan	Nama Pengurus	Alamat
1
2
3

PKK

TUGAS PKK

1. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
2. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
3. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
4. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;.
6. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
7. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
8. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
9. melaksanakan tertib administrasi; dan
10. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

FUNGSI PKK

1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

DAFTAR NAMA PENGURUS PKK DESA BANYUROTO

MASA JABATAN ……s/d…….

DESA BANYUROTO KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….

No	Jabatan	Nama Pengurus	Alamatn
1	Ketua
	Sekretaris
	Sekretaris 2
	Bendahara
	Bendahara 2